Author: admin

Berita Terbaru Politik Baru-baru ini pihak China menggelar latihan perang di dekat Selat Taiwan untuk merespons kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat ke Taipei. Beijing sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka sangat menentang kedatangan Wakil Menteri AS Keith Krach.

Pada konferensi pers pada Jumat (18/9) pagi, diketahui dari Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Ren Guoqiang mengatakan pihaknya mengadakan latihan tempur di dekat Selat Taiwan.

Hal itu diungkapkan Ren ketika menjawab pertanyaan bagaimana Beijing menanggapi kunjungan Krach.

“Ini adalah tindakan yang sah dan perlu diambil untuk menjaga kedaulatan China dan integritas teritorial dalam menanggapi situasi saat ini di Selat Taiwan,” kata Ren Guoqiang seperti dikutip dari AFP.

Dia juga memperingatkan bahwa tentara China memiliki kemampuan yang memadai untuk melawan ancaman atau tantangan dari separatis Taiwan.

China selama ini menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya dan berjanji bakal merebut, meski dengan kekerasan.

Ren menuduh AS sering mencari masalah atas Taiwan. Menurut dia, Taiwan merupakan urusan dalam negeri China. “Dan kami tidak akan mentolerir campur tangan pihak luar,” ujarnya.

Beijing telah meningkatkan tindakan militer di Selat Taiwan dalam upaya untuk mengintimidasi. Dalam beberapa pekan terakhir, Taiwan melaporkan jet tempur China berulang kali menerobos masuk ke ke zona identifikasi pertahanan udara mereka.

Hubungan antara AS dan China berada pada titik terendah dalam beberapa dekade. Kedua negara adidaya itu berseteru dalam berbagai masalah, mulai dari perdagangan, militer dan keamanan serta pandemi virus corona.Kepemimpinan Komunis China menolak setiap pengakuan atas Taiwan.

Pendekatan AS ke Taiwan di bawah komando Presiden Donald Trump telah menjadi sumber perselisihan baru bagi Washington dan Beijing.

Keith Krach, Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk pertumbuhan ekonomi, energi dan lingkungan, mendarat di Taipei pada Kamis (17/9) untuk kunjungan tiga hari.

Kedatangan Krach merupakan kunjungan pejabat AS kedua setelah Menteri Kesehatan Alex Azar pada Agustus lalu.

Azar berkunjung ke Taiwan bulan lalu untuk menyoroti upaya Taipei yang dipuji karena dinilai berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19.

Krach diagendakan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen dan sejumlah pejabat senior lainnya. Dia juga akan menghadiri upacara peringatan mendiang Presiden Lee Teng-hui pada Sabtu esok.

Kunjungan Krach melanjutkan agenda serupa kedatangan Azar ke Taiwan. Hingga saat ini AS dan Taiwan masih mempertahankan hubungan tidak resmi sejak terjadi jeda diplomatik.

Berita Terbaru Politik Diketahui jika sang menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir berharap ajang pemilihan kepala daerah atau Pilkada tidak menjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya.

“Kita menekankan pada situasi Pilkada dan pernyataan Komite PCPEN termasuk saya sendiri sangat keras, jangan kita bicara sukses Pilkada tapi gagal dalam penanganan COVID-19 karena situasi ini bisa menjadi gelombang ketiga yang sangat membahayakan,” ujar Erick dalam orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Sabtu (12/9/2020), seperti dilansir Antara.

Erick mengimbau para calon pemimpin daerah yang berkompetisi harus peduli dan menjalankan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19, jika terjadi sebaliknya berarti mereka tidak peduli.

“Jangan hanya mengutamakan terpilihnya saja, tapi mengorbankan risiko fatalitas kematian COVID-19,” katanya. Menteri BUMN tersebut berulang kali mengingatkan agar penerapan dan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 harus tetap dilakukan oleh semua masyarakat, demi menekan penyebaran pandemi mematikan tersebut.

“Saya tidak ada maksud menakut-nakuti bahwa kita tidak akan melihat penurunan jumlah kasus COVID secara signifikan, kalau perilaku disiplin protokol kesehatan tidak dilakukan bersama-sama,” ujar Erick Karena itu kalau melihat bagaimana sekarang kasus-kasus yang terjadi dan tentu kondisi Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara seperti India, Brazil dan Amerika Serikat, namun semua pihak tidak mau Indonesia terus mendekati angka-angka penyebaran COVID di negara-negara tersebut.

Kalau melihat angka COVID di India yang mendapatkan angka satu juta kasus COVID dalam tempo 12 hari, bukan tidak mungkin jika tidak berdisiplin masyarakat Indonesia maka mungkin juga pada awal tahun depan akan mengalami kenaikan angka-angka kasus COVID di Indonesia.

“Kalau kita berasumsi jelek saja misalkan terjadi 3.000 kasus COVID per hari, maka di akhir Desember 2020 kasus pandemi Indonesia bisa mencapai 500 ribu,” tegas Erick.

Hingga saat ini, kurva kasus positif Indonesia belum menunjukkan penurunan signifikan sejak kasus pertama dilaporkan pada Maret 2020. Itu artinya, gelombang pertama COVID-19 di Indonesia bahkan belum selesai. Kasus positif harian di Indonesia justru makin meningkat, terakhir pada 10 September 2020 kasus positif harian mencapai rekor 3.861 kasus .

Berita Terbaru Politik Akun Instagram politikus senior Amien Rais membuat pengumuman akan menayangkan secara resmi pernyataan mengenai isu partai baru. Hal itu akan disiarkan pada Kamis, 10 September mendatang.

Loyalis Amien Rais, Agung Mozin menuturkan, Amien Rais akan menyampaikan informasi penting mengenai pembentukan partai baru secara resmi kepada publik.

“Pak Amien akan menyampaikan platform partai. Dia akan menyampakan kepada publik,” kata Agung ketika dihubungi, Sabtu (12/9/2020).

Agung mengatakan, pengumuman lusa nanti belum akan disebut apa nama partai dan pengurus dari partai baru ini. Dia mengatakan, pengurus dan nama partai akan disampaikan ketika deklarasi. Soal nama, Agung menyebut belum pasti akan menggunakan PAN reformasi.

“Saya kira ini juga masih dalam tahap penjajakan. Ada nama lain yang pasti masih ada penjajakan mengenai nama ini,” kata Agung.

Sejumlah Tokoh Nasional Terlibat
Soal kandidat ketua umum hingga sekretaris jenderal, Agung menyebut sudah ada beberapa nama. Namun, Agung masih merahasiakannya. Dia pastikan, calon ketua umum itu adalah tokoh yang sudah dikenal publik.

“Ketua ada beberapa yang diusulkan. Tapi memang maaf, kita belum bisa sebutkan nama. Tapi nama ketua umum itu beken lah beken dalam arti tidak punya catatan masa lalu yang buruk,” kata Agung.

Partai baru ini dipastikan paling cepat dideklarasikan pada akhir tahun. “Tetap paling cepat Desember. Tapi bisa lebih cepat seperti sekarang ini,” kata Agung.

Calon Ketum Partai Baru Amien Rais
Loyalis Amien Rais, Agung Mozin memberikan bocoran kandidat ketua umum yang akan memimpin partai baru bentukan Amien Rais. Meski, ia masih menutup rapat nama kandidat tersebut.

Agung mengatakan, kandidat itu telah menemui Amien Rais. Mereka menyampaikan komitmen agar partai ini memiliki agenda kepentingan di isu nasional dan internasional.

Agung menyebut beberapa tokoh yang dimaksud ingin partai ini memiliki komitmen di pemberantasan korupsi, isu perlindungan anak, hingga isu lingkungan hidup.

“Nama-nama siapa saja yang terlibat dalam dunia pemberantasan korupsi kan bisa menduga-duga,” kata Agung ketika dihubungi, Sabtu (12/9/2020).

Agung menuturkan, beberapa kandidat itu ada yang berasal dari mantan pimpinan KPK, mantan anggota WALHI, mantan anggota KPU, mantan anggota Polri, hingga purnawirawan TNI.

“Misal contoh begitu, dari pimpinan KPK. Ada. Ada juga dari WALHI contoh begitu. Ada juga mantan KPU. Mantan kepolisian. Ada juga mantan tentara ada, ada mantan panglima,” kata dia.

Ketika ditanya apakah mantan panglima yang dimaksud adalah Gatot Nurmantyo, Agung menepisnya.

“Bukan-bukan. Jadi ada beberapa mantan panglima TNI, ada mantan Kapolda yang ingin bergabung dengan partai yang kita gagas ini,” kata dia.

Tidak Calonkan Anak jadi Ketum
Sementara itu, Agung memastikan yang akan memimpin partai baru ini bukan dari trah Amien Rais. Agung mengatakan, Amien Rais tidak mencalonkan putranya Hanafi Rais sebagai calon ketua umum.

“Saya pastikan bukan. Kalau Hanafi berarti sama saja Pak Amien menerima tawaran dulu Pak Hanafi sebagai ketua umum di PAN. Pak Amien tidak mau pak Hanafi jadi ketua umum belum saatnya Hanafi ketua umum karena nanti ada saatnya,” ucapnya.

Berita Terbaru Politik Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam memberlakukan kebijakan rem darurat atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

“Sudah jelas sekali aturannya dalam penanganan pandemi COVID-19 yaitu pemerintah daerah harus konsultasi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami (DPRD) dan pemerintah pusat. Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara, dan wajar jika beberapa menteri protes dengan sikapnya itu,” kata August Hamonangan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu , 12 September 2020 seperti dilansir Antara.

Meski demikian August mengatakan jika pihak DPRD pada saat ini akan tetap mendukung kebijakan PSBB total yang akan dilakukan mulai Senin (14/9), namun sikap Pemprov DKI yang tidak berkoordinasi tentu tidak dapat dibenarkan. August mengatakan seharusnya DPRD dilibatkan untuk mengukur dampak PSBB ke sektor-sektor lainnya. Ia mencontohkan untuk sektor ekonomi pengambilan keputusan PSBB total yang dilakukan di DKI Jakarta tentu tidak hanya berdampak pada ekonomi Jakarta namun di wilayah Indonesia lainnya.

“Sampai saat ini Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Apa yang terjadi di Jakarta akan berimplikasi ke daerah lain,” ujar August.

Ia menilai keputusan Anies menerapkan kebijakan PSBB kembali hanya untuk pencitraan politik. “Kami menolak karena Pemprov DKI tidak transparansi,”ujar August.

Sebelumnya,pada hari Rabu tepatnya di tanggal (9/9), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi “menginjak rem darurat” yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB total.

“Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa memberlakukan PSBB seperti awal pandemi. inilah rem darurat yang harus kita tarik,” kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta.

Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

Berita Terbaru Politik Diketahui jika pihak lembaga survei Medan Institute For Democracy (MIDE) menjelaskan hasil survei Pilkada Medan 2020 yang diambil datanya saat awal Agustus lalu. Lembaga yang diinisiasi oleh sejumlah peneliti muda ini melakukan survei terhadap 1.000 responden serta menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 3 persen. Survei dilakukan tepatnya dalam periode 12-16 Agustus di seluruh kecamatan di Kota Medan.

Dalam survei yang dilakukan sebelum adanya kepastian paslon yang akan diusung oleh partai-partai politik peserta pilkada ini terungkap tingginya popularitas dan elektabilitas bakal calon wali kota Bobby Nasution dibanding sejumlah nama lain yang saat itu berpotensi menjadi rivalnya. Di antaranya Ikhwan Ritonga, Akhyar Nasution, Salman Alfarisi, Maruli Siahaan, Hasyim dan lain-lain. Peneliti MIDE Ikhwanul Harahap dalam paparannya pada saat konpers secara daring mengungkapkan perilaku responden dalam menjawab pertanyaan survei cukup dipengaruhi oleh persepsi ketidakpuasan terhadap pemerintah kota terkait sejumlah isu.

Seperti pelayanan publik, penanganan Covid-19 serta munculnya isu korupsi. Dari hasil survei permasalahan Kota Medan yang dikeluhkan oleh masyarakat yakni korupsi 17,3 persen; jalan rusak 11,1 persen; banjir 10,9 persen; susah lapangan pekerjaan 10,3 persen; kriminalitas 10,1 persen, dan kemacetan 9,3 persen.

“Dari permasalahan yang ada di Kota Medan, masyarakat mengharapkan adanya program-program seperti akses lapangan kerja, pemerintahan yang bersih, perbaikan infrastruktur, dan lain sebagainya,” kata Ikhwanul dalam pemaparannya secara virtual.

Terkait kriteria pemimpin Kota Medan, Ikhwanul menjelaskan masyarakat menginginkan pemimpin yang jujur, bersih, dan bebas korupsi; pandai dan berwawasan luas; dan memiliki program yang mampu menjawab keluhan masyarakat Kota Medan terkait berbagai permasalahan yang ada. Dalam survei ini, Ikhwanul juga memaparkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan. Masyarakat yang kurang puas sebanyak 52,3%, tidak puas 12,2%, dan puas 27,5 persen. Sementara. Sangat tidak puas 3,0 %, sangat puas 4,2%, dan 0,8% tidak menjawab. Terkait Pilkada Kota Medan, Sebagian besar responden (56,3%) sudah mengetahui mengenai pelaksanaan Pilkada Kota Medan 2020, kemudian sebanyak 40 persen belum mengetahui dan sebanyak 3,2% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Untuk tingkat popularitas bakal calon walikota dalam survei MIDE yang tertinggi adalah Bobby Nasution (90,9%), mengalahkan kandidat lain seperti Akhyar Nasution (64,5%) dan Salman Alfarisi (29,1%). Sementara melalui pertanyaan tertutup, terkait elektabilitas bakal calon walikota, Ikhwan mengungkapkan Bobby Nasution mengungguli nama-nama lain yakni 44 persen. Sementara Akhyar Nasution di angka 8,8 persen dan Salman 4 persen. Dalam, kesempatan tersebut, hadir pengamat politik dari Universitas Sumatera Utata (USU) Dadang Dermawan sebagai penanggap hasil survei. Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah rendahnya tingkat kepuasan masyarakat kepada Pemerintah Kota Medan.

“Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat bisa sangat dirasa. Kita bisa lihat bagaimana masalah tahunan seperti banjir, jalan rusak, sampah, dan lain sebagainya masih belum teratasi. Saya juga melihat kurangnya tingkat kepuasan masyarakat karena saat ini dalam keadaan pandemi Covid-19 dan pelayanan serta antisipasi Pemkot Medan mungkin dirasa tidak memuaskan. Meski harus memaklumi pula bahwa isu terkait lambannya respons pemerintah menghadapi Covid 19 bukan hanya persoalan pemerintahan Kota Medan saja. Ini persoalan mulai semua tingkatan pemerintahan saat ini”, katanya.

Sementara itu, pengamat politik yang juga Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menilai masalah Kota Medan yang dipaparkan MIDE seperti masalah korupsi pastinya akan mendapat perhatian khusus dari calon pemilih maupun khususnya para calon walikota.

“Seperti yang kita tahu tiga kepala daerah Kota Medan berurusan dengan kasus korupsi. Jadi, ke depan wajar masyarakat ingin memiliki sosok yang bersih, tidak memiliki rekam jejak yang berkaitan dengan korupsi,” ujarnya.

Dari hasil survei ini juga terungkap sebagian besar responden melihat faktor sosok anak muda (15,9%) menjadi alasan kuat dalam memilih calon walikota Medan nantinya, selain faktor personal berwibawa (12,8%) dan berpengalaman (12,6%). Faktor lain alasan adalah berwawasan luas (5,6%), merakyat (5,1%), tokoh baru (4,5%), putra daerah (3,7%), berjiwa sosial (2,2%), kesamaan partai politik (1,7%), dan taat beragama (1,7%). Hasil survey ini dilakukan sebulan sebelum pendaftaran para pasangan calon beserta partai-partai pengusung ke KPUD Kota Medan. Tentunya hasil survei elektabilitas calon kepala daerah Kota Medan ini masih akan terus bergerak setelah penetapan oleh KPUD dipastikan akhir September nanti.

Berita Terbaru Politik Dikabarkan jika mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan korupsi baru yang didakwakan dan dibacakan di pengadilan, Jumat (11/9).

Lim dikenakan dua dakwaan baru yakni menyalahgunakan properti negara bagian Penang senilai 208,7 juta ringgit atau sekitar Rp748 miliar. Dia menganggap tuduhan itu merupakan tindakan putus asa yang dijadwalkan menjelang pemilihan umum di negara bagian Sabah.

“Itu benar-benar tidak berdasar dan bermotivasi politik, dan menodai citra saya serta mencoreng reputasi saya menjelang pemilihan Sabah-juga mungkin pemilihan umum yang akan datang,” katanya dalam konferensi pers setelah sidang dilansir dari AFP.

Lim adalah bagian dari pemerintahan reformis yang digulingkan pada Maret. Pemerintahan baru Perdana Menteri Muhyiddin Yassin didukung oleh partai-partai yang tercemar korupsi yang kalah dalam pemilihan umum 2018.

Meskipun pemungutan suara nasional tidak akan berlangsung hingga 2023, Muhyiddin berada di bawah tekanan dari sekutu di pemerintahannya untuk menyerukan pemilihan cepat karena koalisinya hanya memiliki mayoritas dua kursi di Parlemen.

Dia akan menghadapi ujian pertamanya bulan ini dengan pemilihan di negara bagian Sabah yang dikuasai oposisi di pulau Kalimantan, di mana pemerintah daerah berusaha untuk menggagalkan upaya koalisinya mengambil alih dengan membuat anggota parlemen membelot.

Sebagaimana yang diketahui jika tuduhan baru terhadap Lim terkait dengan proyek terowongan bawah laut senilai 1,5 miliar dolar atau sekitar Rp2,2 triliun yang direncanakan di Penang.

Lim pertama kali didakwa bulan lalu karena dituduh meminta 10 persen dari potensi keuntungan sebagai suap untuk proyek tersebut, dan menyalahgunakan kekuasaan sebagai menteri utama Penang untuk mendapatkan 3,3 juta ringgit atau Rp11 miliar sebagai bujukan untuk membantu perusahaan lokal mengamankan kontrak konstruksi.

Selain itu, ia secara terpisah dituduh menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan gratifikasi bagi istrinya terkait proyek asrama pekerja.

Sementara itu istrinya Betty Chew mengaku tidak bersalah menerima 372.009 ringgit atau sekitar Rp1,3 miliar dari hasil yang melanggar hukum terkait dengan proyek yang sama. Dia mengatakan uang itu adalah biaya hukumnya.

Berita Terbaru Politik Pasangan Bagyo Wahyono dan FX Supardjo (Bajo) diantar ribuan orang pendukung dari relawan Tikus Piti Hanata Baris bersama rakyat Solo menuju Kantor KPU Surakarta, Minggu (6/9). Bajo merupakan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta dari jalur perseorangan dalam Pilkada Surakarta 2020. Pasangan ini akan berhadapan dengan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang diusung PDIP bersama partai pendukung lainnya yang sudah lebih dahulu mendaftar pada Jumat kemarin (5/9).

Bakal paslon Bajo saat pendaftaran menaiki kuda dan diikuti sekitar seribu orang pendukung dari relawan Tikus Piti Hanata Baris. Setibanya di kantor KPU, pasangan Bajo yang turun dari kuda langsung menjalani rangkaian protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, diukur suhu tubuh, hingga pakai masker. Pasangan Bajo dengan rombongan terbatas diterima oleh Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti dan jajaran. Mereka kemudian menyerahkan syarat pendaftaran dari jalur perseorangan.

Menurut Nurul, bakal paslon Bajo secara umum sudah memenuhi persyaratan pencalonan meski ada beberapa syarat yang perlu diperbaiki seperti tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) yang dikeluarkan oleh KPK. Setelah mendaftar, KPU menyampaikan tanda terima dan berita acara pendaftaran Bajo diterima. Selanjutnya pasangan ini akan melakukan tes kesehatan pada 8 – 9 September.

“Tahapan berikutnya dilanjutkan penelitian administrasi hingga pada tanggal 12 September, dan termasuk melakukan verifikasi ke instansi-instansi yang berwenang,” kata Nurul.

Nantinya KPU akan menyerahkan hasil verifikasi pada tanggal 13-14 September. Jika ada perbaikan akan diberikan waktu hingga tanggal 16 September. Sementara itu, penetapan paslon dilakukan 23 September, disusul pengundian nomor urut pada 24 September. Rangkaian kampanye baik langsung maupun tidak langsung dimulai 26 September. Ketua Tim Pemenangan paslon Bajo, Sigit Prawosa mengatakan pendaftaran pasangan Bajo dari jalur perseorangan merupakan sejarah baru di Kota Surakarta. Paslon Bajo diusung oleh relawan Tikus Piti Hanata Baris yang berkoalisi dengan rakyat telah menyelesaikan segala bentuk tahapan yang diatur dari KPU hingga resmi mendaftarkan diri sebagai calon Pilkada Surakarta 2020.

“Ada beberapa hal yang harus diselesaikan bakal paslon Bajo, di antaranya, tes kesehatan. Itu merupakan syarat dari KPU yang harus dipenuhi,” kata Sigit.

Dia juga menepis tudingan sejumlah tokoh masyarakat hingga pengamat politik yang menyebut bahwa Bajo sebagai pasangan boneka atau setingan pihak lain.

“Kami tidak terkait dengan pihak mana pun kecuali masyarakat dan rakyat Solo sendiri. Hal itu tidak benar. Bajo ini murni diusung koalisi Tikus Piti Hanata Baris dengan rakyat,” pungkas Sigit.

Berita Terbaru Politik Pasangan Saifullah Yusuf – Adi Wibowo (Gus Ipul – Mas Adi) melakukan perbuatan baik sebelum mendaftarkan diri sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pasuruan ke kantor KPU setempat pada Minggu (6/9). Mantan wakil gubernur Jawa Timur itu melangkah dari kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Kota Pasuruan KH Idris Hamid. Dia bersama pendampingnya Mas Adi tidak langsung ke kantor KPU tetapi berziarah terlebih dahulu ke makam ulama besar Kota Pasuruan KH Abdul Hamid.

Selepas itu, Gus Ipul dan Mas Adi menyantuni puluhan anak yatim piatu di depan Mal Poncol. Setelah perbuatan baik itu, keduanya melanjutkan perjalanan ke kantor KPU Pasuruan menggunakan becak. Menariknya lagi, Gus Ipul dan Mas Adi bukannya duduk manis tetapi memilih mengayuh sendiri becak tersebut. Sebaliknya pemilik becak duduk di kursi penumpang. “Kami ingin menghindari pelanggaran protokol kesehatan. Seluruh ketua partai politik dan pendukung diarahkan menunggu di KPU,” ujar Ketua DPC PKB Kota Pasuruan Ismail Hasani.

Pasangan Gus Ipul – Mas Adi diusung koalisi PKB (8 kursi), Golkar (7 kursi), PKS (3 kursi), PAN (2 kursi), PPP (1 kursi) serta Partai Gelora (partai baru). Berkas pendaftaran pasangan ini diterima oleh jajaran komisioner KPU Kota Pasuruan. Setelah mendaftar mereka tidak langsung pulang tetapi menaiki angkot dari kantor KPU menuju pasar Kebonagung. “Kami ingin meniru apa yang dilakukan Nabi (membangun pasar-red). Jadi kami ke makam Aulia (KH Hamid-red) lantas diakhiri di pasar,” ucap Gus Ipul.

Mantan menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ingin menunjukkan komitmen mewujudkan kemajuan daerah itu melalui tagline Pasuruan “Kota Madinah” yang berarti Aman Indah dan Harmoni.

“Kami akan mewujudkan Kota Pasuruan ‘Madinah van Java’. Makanya tadi kami akhiri dengan naik angkot menuju pasar sekaligus ingin mengetahui transportasi publik dan pasar di Pasuruan yang perlu banyak pembenahan,” jelas putra Pasuruan itu. Di Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, Gus Ipul akan berhadapan dengan pasangan Raharto Teno Prasetyo – M Hasyim Asyari (TEGAS) yang diusung Partai Hanura (3 kursi), PDI Perjuangan (2 kursi), Partai NasDem (1 kursi) dan Partai Gerindra (3 kursi).

Berita Terbaru Politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui bahwa sampai hari ini masih ada yang mendorong-dorong dirinya untuk maju di Pemilu Presiden. Bagi Megawati, dorongan itu hanya guyonan semata. Sebab baginya, kepentingan negara lebih penting dibanding ambisi pribadi.

“Ada yang bilang, ibu, kenapa ibu nggak mau jadi presiden lagi? Saya hanya ketawa-ketawa saja. Enak saja kamu manas-manasin saya. Karena itulah, kita harus meluruhkan yang namanya keinginan pribadi kita di partai politik itu,” kata Megawati saat memberikan arahan pada pengumuman calon kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang V menuju Pilkada Serentak 2020, Senin (7/9/2020).

Begitu juga dengan pemberian rekomendasi bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut Megawati, rekomendasi yang diberikannya semata-mata untuk kepentingan yang lebih luas lagi, bukan untuk kemenangan pribadi.

“Boleh saja marah secara pribadi kepada saya, tetapi jangan saya sebagai ketua umum. Karena saya dijadikan ketua umum itu oleh kalian dalam sebuah institusi tertinggi partai yang namanya Kongres Partai. Kalian semua mengikuti, kita secara demokratis tetapi terpimpin,” kata dia.

Megawati juga menyontohkan saat dirinya memberikan rekomendasi kepada Joko Widodo di Pilpres 2014. Putri Proklamator RI Bung Karno ini melihat Jokowi itu sebagai orang yang tepat dan terbukti.

“Insyaallah pilihan saya, karena saya mencarinya dengan hati yang bersih, bukan secara pragmatis. Melihat Pak Jokowi itu kalau dipikirkan dulu dibilang siapa Jokowi. Orang bilang itu hanya kan insinyur, pengusaha furniture. Tetapi kan itulah yang saya katakan, saya tidak akan sembarangan mencari orang. Bukan demi Pak Jokowi seperti sekarang, tapi demi pemimpin bangsa ini dapat membawa arah perjuangan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Presiden RI Kelima tersebut.

Berita Terbaru Politik Prahara hubungan China-Amerika Serikat terus berlanjut. Negeri Tirai Bambu kini membatasi pemberian visa baru kepada jurnalis asing yang bekerja untuk organisasi berita AS di China, di tengah meningkatnya ketegangan bilateral.

Sebagaimana dari CNN melaporkan pada Senin (7/9), bahwa dalam sepekan terakhir para jurnalis media-media AS yang mengurus perpanjangan rutin izin peliputan mereka, yang biasanya berlaku selama satu tahun, kini hanya diberi surat yang menyatakan bahwa permohonan mereka sedang diproses.

Para jurnalis asing kemudian ini diberi visa baru yang berlaku hanya sekitar dua bulan, jauh lebih pendek dari sebelumnya. Sebab, visa China yang mereka terima terikat pada kartu pers tersebut.

Pemerintah China menjelaskan bahwa surat keterangan pers sementara dan visa yang terkait dengannya dapat dicabut kapan saja.

Hal tersebut kemudian membuat jurnalis yang terkena dampak kebijakan itu berada dalam kebingungan, tanpa mengetahui secara pasti berapa lama mereka akan dapat bermukim di China.

Salah satu koresponden CNN, David Culver, merupakan salah satu jurnalis yang terdampak kebijakan baru itu. Selain itu, wartawan yang menjadi sasaran kebijakan baru ini termasuk warga negara AS dan non-AS yang bekerja di sejumlah media massa arus utama AS, termasuk Wall Street Journal.

Culver diberitahu oleh pejabat China bahwa pembatasan baru tidak ada hubungannya dengan laporannya, melainkan sebagai tanggapan atas perlakuan administrasi Presiden AS, Donald Trump, terhadap jurnalis China di Amerika Serikat.

Kementerian Luar Negeri AS mengungkapkan bahwa para diplomatnya di Beijing baru-baru ini diberitahu tentang tindakan pemerintah China yang akan datang yang menargetkan media AS di China.

“Amerika Serikat tentu saja bermasalah dengan tindakan yang diusulkan ini … akan memperburuk lingkungan pelaporan di China,” kata juru bicara Kemenlu AS, Morgan Ortagus.

Tindakan China, kata Morgan, berkali-kali membuktikan bahwa Partai Komunis China yang berkuasa takut pada pemberitaan media investigasi dan independen yang hanya memperluas dan memperdalam pemahaman dunia tentang China menjadi lebih baik.

Sebagai informasi, pemerintah berwenang AS pada Mei lalu juga membatasi durasi tinggal sebagian besar jurnalis China yang ditugaskan meliput di AS menjadi hanya 90 hari.

China mengklaim tidak ada jurnalisnya yang mendengar kabar dari otoritas AS tentang status permohonan perpanjangan visa terbaru mereka, yang menurut mereka telah sangat mengganggu pekerjaan dan kehidupan para jurnalis itu.

Jika tidak ada persetujuan yang diberikan, jurnalis China harus meninggalkan Amerika Serikat pada awal November mendatang, tepat ketika visa China baru Culver akan berakhir.

“Inti dari masalah media antara China dan AS adalah penganiayaan politik AS dan penindasan terhadap media China karena mentalitas Perang Dingin dan bias ideologis,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, pada jumpa pers rutin di Beijing, Kamis pekan lalu.

“Jika AS terus bergerak lebih jauh ke jalan yang salah, China tidak punya pilihan selain membuat reaksi yang dapat dibenarkan dan diperlukan untuk dengan tegas menegakkan hak-haknya yang sah,” tambahnya.

Sementara itu, di awal 2020, China mengusir sekitar selusin jurnalis dari beberapa media massa seperti The New York Times, Washington Post, dan Wall Street Journal.

Hal itu diketahui dilakukan setelah pemerintahan Trump membatasi jumlah warga negara China yang diizinkan untuk bekerja di kantor AS di media yang dikelola pemerintah China, sehingga mengakibatkan pemotongan staf utama dalam operasi ini.