Author: admin

Berita Terbaru Politik Baru-baru publik dikejutkan dengan video pembukaan Sidang Kabinet Paripurna tertanggal 18 Juni 2020 yang diunggah Biro Pers Setpres pada Minggu (28/6/2020). Dalam video itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah dengan para menterinya yang dianggap biasa-biasa saja dalam menghadapi pandemi COVID-19. Presiden pun mengancam akan membubarkan lembaga atau melakukan reshuffle kabinet jika memang diperlukan.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Presiden Jokowi dalam video pembukaan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni yang diunggah Biro Pers Setpres, Minggu (28/6/2020).

Meski sebagian masyarakat menganggap kejengkelan Jokowi adalah hal yang serius, tapi hal berbeda disampaikan intelektual publik, Rocky Gerung. Menurutnya, apa yang terekam dalam video itu tidak seserius yang dibayangkan. Sebab, sebelum diunggah video itu, banyak variabel telah dihitung.

“Sebenarnya nggak serius, itu berita dari minggu lalu, tiba-tiba di-upload sekarang, kan itu banyak variabel yang sudah dihitung. Pertimbangan politik sudah dihitung, upaya untuk menutupi isu juga sudah dihitung. Jadi kita anggap ini drama super Korea gitu. Drakor istana,” kata Rocky Gerung dalam video tanya jawab bersama Hersubeno Arief yang diunggah di channel Youtubenya, Rocky Gerung Official, Senin (29/6/2020) malam.

Filsuf kelahiran Manado, 20 Januari 1959 itu menjelaskan, video yang diunggah oleh Biro Pres Setpres awalnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasi. Namun karena ada momentum, maka analis dan konsultan politik memberikan saran untuk melepasnya ke publik. Jika memang ada keseriusan dalam ucapan presiden, maka dalam 10 hari, dari perekaman video hingga diunggah, sudah ada reshuffle yang dilakukan.

“Dalam pikiran saya, kalau reshuffle hari ini, baru video itu dibuka, jadi orang, oh itu alasannya. Sekarang reshuffle nggak reshuffle, semua yang berpotensi reshuffle sudah pasang kuda-kuda duluan, nggak ada kejutannya. Jadi tukar tambah sudah selesai, baru videonya diucapin,” katanya.

Rocky juga mengkritisi Presiden Jokowi yang marah-marah kepada menterinya. Menurutnya, hal itu tidak etis. Sebab, presiden adalah pengambil keputusan terakhir, sehingga dengan diam pun sebenarnya bisa mengganti menterinya. “Ngapain pamer arogansi di depan pendukung-pendukungnya sendiri,” katanya.

Jika nanti memang terjadi reshuffle, Rocky juga meragukan akan adanya perubahan. Sebab, calon penggantinya akan berasal dari partai yang sama. “Kan pasti kalau di-reshuffle kan diganti dari partai itu kan, lalu kebijakan berubah nggak? nggak. Partai suruh menterinya untuk moral hazard, pergunakan kesempatan kekuasaan untuk mengumpulkan uang lewat anggaran extra ordinary dari COVID ini kan. Jadi siapa pun yang menggantikan pasti mempunyai kebijakan yang sama,” katanya.

Berita Terbaru Politik Baru-baru ini beredar video kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 18 Juni 2020 terus mendapatkan kritikan.Menurut Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang dipertontonkan Presiden Jokowi itu seperti pengakuan kegagalannya memimpin.

“Memang saat Ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan, pada saat yang sama sebetulnya Presiden mengonfirmasi atau membuat pengakuan atas kegagalannya dalam memerintah atau memimpin lewat kinerja menterinya yang inkompeten,” ujar Pangi Selasa (30/6/2020).

Di sisi lain, kata dia, kemarahan pejabat di ruang publik seringkali dijadikan sebagai alat politik.

“Ini adalah kesempatan bagi Jokowi untuk terus memposisikan dirinya terlihat cuci tangan bersih, sementara pihak yang paling layak disalahkan atas ketidakmampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah para menteri yang tidak becus bekerja, bukan dirinya sebagai Presiden,” ujarnya.

Menurut Pangi, langkah tersebut bagian dari strategi menggeser perhatian publik, yang tadinya kinerja pemerintah yang buruk tertuju atau fokus pada kelemahan strong leadership seorang Presiden.

“Setelah pidato Presiden dengan judul lagu lama jengkel tersebut, kini kelemahan serta kegagalan pemerintahan mulai bergeser ke pembantu Presiden, akibat ulah menterinya yang amburadul. Harapannya desain tekanan publik dari awalnya mempersalahkan Presiden bergeser menyalahkan menteri,” imbuhnya.

Menurut Pangi, hal tersebut merupakan bagian dari lagu lama, kaset usang, sebagai Presiden dengan kinerja buruk dan berupaya menempatkan diri sebagai pahlawan yang memperjuangkan demi kepentingan 267 juta rakyat Indonesia, dengan memarahi dan membentak-bentak menterinya di panggung depan.

Maka itu, Pangi mengatakan, ketimbang marah-marah di depan para menteri, jauh lebih berkelas Presiden Jokowi melakukan reshuffle senyap berbasis kinerja, bukan lagi waktunya reshuffle berbasis bagi-bagi kue kekuasaan. Tetapi, lanjut dia, reshuffle wajib berbasis Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, bukan penilaian berdasarkan like or dislike, asumsi, pikiran liar, berdasarkan penilaian klaim semata.

“Problemnya, siapa yang menilai kinerja menteri? Institusi resmi yang independen yang mana? Seperti evaluasi kementerian dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apakah Jokowi menilai sendiri kinerja menterinya berdasarkan bisikan ‘inner circle’ orang kepercayaan? Atau presiden menilai pakai dukun atas kinerja menterinya? Alat ukurnya berbasiskan apa? Ini yang buat kita pusing pala barbie,” ungkapnya.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi mesti tidak usah marah-marah, menguliti menteri di depan publik, sebab hal itu sama saja buka aibnya sendiri, sama saja ketidakmampuan Presiden sendiri dipertontonkan.

“Jauh lebih baik atau terhormat langsung saja reshuffle tanpa bising di ruang panggung publik, Presiden ceramah, ngomel di depan menteri sudah enggak menarik lagi dipertontonkan, sudah enggak zamannya menteri diceramahi pakai marah-marah segala,” pungkasnya.

Berita Terbaru Politik Baru-baru ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan jika akan ada pembubaran lembaga dan reshuffle kabinet. Hal ini lantaran Jokowi melihat para jajarannya masih bersikap biasa-biasa saja padahal negara tengah krisis, melalui video resmi yang diunggah oleh pihak Istana.

Usai video itu muncul, para menteri koordinator (menko) rapat. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Pertama, ini betul menindaklanjuti (perintah Presiden) dan sejalan paling tidak dengan apa yang disampaikan presiden agar bertindak cepat dan tepat,” kata Menko Mahfud, di kantornya, Senin (29/6/2020).

Selain bersama Menko, juga hadir Menteri Keuangan, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala BPKP, Ketua OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, Gubernur BI, Jaksa Agung, Kapolri dan Pimpinan KPK.

“Yang dibicarakan tadi, memastikan bahwa kebijakan pemerintah tentang penanganan Covid-19 itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkan 260 juta masyarakat Indonesia,” jelas Mahfud.

Selain itu, memastikan negara dipergunakan benar dan tepat sasaran, dengan penanganan melalui administrasi yang ketat.

“Kemudian, tentu kami tetap minta diawasi. Oleh sebab itu kami mengundang KPK, Jaksa Agung, Kapolri, kemudian ada Kemenkumham dan lain-lain karena kami ingin secara hukum ini benar tetapi juga cepat dan tidak menghambat,” jelas Mahfud.

Dia pun menuturkan, semuanya saling berdiskusi panjang bagaimana caranya agar ini benar dan tidak mengandung masalah-masalah hukum.

“Sehingga nanti penegakan hukum itu tidak diombang-ambingkan oleh opini, tapi hukum demi hukum, demi kebenaran. Hukum yang berlandaskan pada kepentingan untuk membangun kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan rakyat,” tukasnya.

Namun, dia membantah bahwa rapat ini membahas reshuffle kabinet.

“Tadi kita tidak membahas soal reshuffle kabinet bagi menteri yang kurang tepat melangkah, karena itu sepenuhnya adalah hak Presiden. Sama sekali tidak menyinggung itu tadi,” kilahnya.

Berita Terbaru Politik Arsul Sani selaku Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan, partainya tdak berubah pandangan terkait reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi. Kapan mau dilakukan dan siapa yang akan direshuffle pihaknya menyerahan kepada presiden.

“Soal kabinet, bagaimana mau dikonstruksikan apakah mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan, itu semua kewenangan presiden. Batasannya adalah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Kementerian Negara,” ujarnya Senin (29/6/2020).

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, partai politik tak bisa ikut campur, sepanjang tidak diminta pandangannya.

“Sepanjang tidak menabrak konstitusi dan UU tersebut, maka parpol enggak bisa ikut campur kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle tersebut,” ungkap Arsul.

Dia menuturkan, tak masalah jika sebelum reshuffle kabinet tak ada pertemuan dengan parpol koalisi untuk membicarakan hal tersebut.

“Jadi buat PPP tidak masalah, kalau tidak ada pertemuan dengan parpol-parpol koalisi sebelum reshuffle dilakukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan membubarkan lembaga dan reshuffle jika para menteri masih bekerja biasa-biasa saja di masa pandemi krisis saat ini.

Hal itu ditegaskan JOkowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juni 2020. Dia berbicara dengan nada tinggi.

Jokowi menegaskan bahwa saat ini perlu langkah-langkah extraordinary atau luar biasa dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berjalan selama tiga bulan. Terlebih, para menteri dan pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

“Ini tolong digaris bawahi dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama,” tegas dia.

Jokowi mengungkapkan bahwa Organization of Economic Co-Operation Development (OECD) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6-7-6 persen. Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi mengalami minus 5 persen.

Untuk itu, Jokowi meminta para menterinya lebih bekerja keras menghadapi krisis tersebut. Menurut dia, saat ini bukan lagi situasi normal yang hanya bekerja seperti biasa.

“Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal,” jelas Jokowi.

Dia pun mempersilahkan para menterinya apabila ingin membuat kebijakan demi menyelamatkan negara dan masyarakat Indonesia dari krisis. Misalnya, menerbitkan peraturan presiden (perpres) ataupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada,” kata dia.

Berita Terbaru Politik Diketahui jika pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memperdalam fakta terkait persidangan berikut putusan lengkap dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas kasus eks Menpora Imam Nahrawi.

Tidak hanya untuk mempertimbangkan langkah banding, diketahui juga jika upaya tersebut dilakukan juga untuk menindaklanjuti pengakuan Imam atas uang suap Rp11,5 miliar dana hibah KONI pusat yang menurutnya dinikmati pihak lain.

“KPK nanti akan pelajari putusan lengkapnya lebih dahulu, baik itu fakta-fakta sidang, keterangan para saksi yang termuat dalam putusan maupun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Ali menerangkan proses pendalaman atas putusan lengkap akan memberikan suatu fakta apakah yang dibicarakan Imam perihal persekongkolan jahat dalam dana hibah KONI pusat terbukti atau tidak.Jika benar, kata dia, KPK tak segan untuk menetapkan pihak lainnya sebagai tersangka.

“Apabila setelahnya ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, tentu KPK akan ambil sikap dengan menetapkan pihak-pihak lain tersebut sebagai tersangka,” ujarnya.

Saat sidang putusan, Imam Nahrawi sempat meminta majelis hakim untuk membongkar kasus hingga ke akar-akarnya.

“Yang Mulia mohon izin melanjutkan pengusutan Rp11,5 miliar, kami mohon Yang Mulia ini jangan dibiarkan. Kami tentu harus mempertimbangkan untuk ini segala dibongkar ke akar-akarnya. Karena saya demi Allah saya enggak menerima Rp11,5 miliar,” kata Imam sesaat diberi kesempatan menanggapi putusan hakim, Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/6).

Sebelumnya, dalam pembacaan nota pembelaan dan sidang putusan, Imam meminta agar majelis hakim menindaklanjuti nama-nama yang turut disebut menerima suap bersumber dari KONI pusat. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap agar persekongkolan di KONI pusat terkuak.

Ada pun nama-nama yang sempat disebut dalam persidangan adalah Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi yang menerima Rp3 miliar dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman yang menerima Rp7 miliar.

Hal tersebut terungkap saat asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum, bersaksi dalam persidangan 15 Mei lalu. Ulum merupakan terpidana dalam kasus yang sama.

Dalam perkara ini, Imam telah divonis dengan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair 3 bulan kurungan. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp18.154.230.882 kepada Imam dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Ia terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Kemudian, Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

Merespons putusan hakim, baik Imam maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanfaatkan waktu 7 hari untuk pikir-pikir.

Berita Terbaru Politik Dikabarkan jika pihak KPK mulai bersuara terkait program Kartu Prakerja saat rapat kerja bersama Komisi III DPR. KPK menegaskan program tersebut belum menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Banyak kawan-kawan bertanya berapa keuangan negara yang keluar Kartu Prakerja, itu bukan kewenangan kami. Tapi yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini,” kata Firli saat rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (25/6/2020).

KPK memang sebelumnya melakukan kajian terkait program kartu prakerja tersebut. Firlu menyebut hasil kajian itu telah disampaikan ke Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Firli mengapresiasi pemerintah yang mengubah mekanisme program.

“Saran kami waktu itu perlu dilakukan perubahan mekanisme, perlu dilakukan perbaikan regulasi. Alhamdulilah pemerintah beliau-beliau dengarkan kata dan suara KPK sehingga Kartu Pra Kerja sempat ditunda pelaksanaannya sampai hari ini,” ujarnya.

“Apa yang kami lakukan dalam rangka melakukan pencegahan korupsi akan lebih kita menyelamatkan uang negara daripada kita menangkap seseorang tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu,” lanjut KPK.

Sebelumnya, KPK telah melakukan kajian terkait program Kartu Prakerja. KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut.

Empat aspek itu yakni permasalahan dalam proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, hingga pelaksanaan program. KPK juga mengeluarkan rekomendasi untuk memperbaiki teknis pelaksanaan program tersebut.

Hasil kajian dan rekomendasi tersebut sudah dipaparkan kepada Kemenko Perekonomian dan instansi terkait pada 28 Mei 2020.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, kemudian menyampaikan terima kasih atas kajian dan rekomendasi yang disampaikan KPK terkait program kartu prakerja. Donny mengatakan pemerintah akan mengkaji semua masukan tersebut dan memastikan proses pelaksanaan program tetap akuntabel.

“Pemerintah berterima kasih atas kajian KPK terhadap Kartu Prakerja. Kartu Prakerja didesain dalam situasi pandemi sehingga dibuat dalam bentuk semi bansos dan pelatihan daring,” kata Donny lewat pesan singkat, Senin (22/6/2020).

“Semua masukan akan dikaji secara mendalam, prinsipnya Kartu Prakerja selain efektif tetap harus akuntabel dalam prosesnya,” sambung Doni.

Berita Terbaru Politik Bagir Manan, seorang pakar hukum mengkritisi terhadap sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menandatangani pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK hasil revisi.

Ia menyebut hal tersebut sebagai anomali, padahal hasil revisi itu telah disepakati bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Sudah disetujui bersama, tapi tidak ditandatangani. Pertanyaan lebih jauh, presiden tidak tanda tangani berarti ada sesuatu yang tidak disetujui oleh presiden?” kata Bagir saat menjadi saksi ahli sidang formil Undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 24 Juni 2020.

Bagir mengatakan secara hukum memang UU anyar itu akan otomatis diundangkan setelah 30 hari meskipun tanpa tanda tangan presiden. Aturan ini juga tertuang dalam ketentuan peralihan UU KPK yang baru.

Namun Bagir menilai langkah ini tak sesuai dengan praktik etika ketatanegaraan. Menurut dia, praktik di mana pun kepala negara selalu mengesahkan UU yang sudah disepakati DPR.

“Karena kalau sudah disetujui DPR itu sudah kehendak rakyat, dia mempunyai kewajiban untuk mengikuti kehendak rakyat,” ujar mantan ketua Mahkamah Agung ini.

Bagir mengatakan, sesuatu yang anomali tidak sesuai dengan asas atau prinsip umum pembentukan undang-undang yang baik. Sebagai suatu beleid dalam tatanan demokrasi dan negara hukum, kata dia, Presiden harus menjelaskan alasannya tak menandatangani UU KPK hasil revisi itu.

“Keputusan Presiden membiarkan Rancangan Undang-Undang KPK menjadi undang-undang tanpa pengesahan, semestinya disertai alasan-alasan yang cukup yang dapat diketahui publik,” ucap dia.

Berita Terbaru Politik Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar menegaskan, tidak ada maksud Mendagri Tito Karnavian mengarahkan pemilih pada Pilkada Serentak 2020 untuk memilih petahana atau bukan petahana.

“Tetapi beliau maksudkan adalah petahana dan bukan petahana punya peluang yang sama di masa pandemi COVID-19 ini,” ujar Bahtiar pada hari Kamis (24/6).

Bahtiar menanggapi pemberitaan yang menyebut Tito mengarahkan pemilih untuk tidak memilih petahana. Padahal, Bahtiar mengatakan, yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian tidak seperti itu.Tito hanya menyampaikan bahwa rakyat membutuhkan kepada daerah yang mampu mengatasi masalah COVID-19.

“Kepala daerahnya tidak efektif menangani COVID-19, ya, jangan dipilih lagi. Sebab, rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif bisa menangani persoalan COVID-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (21/6).

Bahtiar mengatakan, penjelasan Mendagri Tito Karnavian harus dipahami secara utuh, tidak dipenggal-penggal.

“Penjelasan Bapak Menteri sangat lengkap apa maksud, tujuan dan manfaat lomba inovasi kenormalan dari daerah,” kata Bahtiar.

“Dan beliau maksud adalah bahwa fokus pertarungan kompetisi pilkada 2020 adalah kompetisi visi, program, ide, gagasan dan tawaran inovasi mengenai bagaimana membangun kenormalan baru yang produktif dan aman dari COVID-19. Gagasan dan inovasi mengatasi Covid-19 dan dampaknya baik sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan lain-lain,” terang pungkasnya.

Dikatakan Bahtiar yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu, musuh bersama rakyat saat ini adalah pandemi COVID-19 beserta segala dampaknya.

“Maka peluang yang dapat diperoleh dalam pilkada 2020 di tengah pandemi adalah kita akan memperoleh pemimpin daerah yang akan mampu memimpin rakyat pada 270 daerah untuk memimpin masyarakat bangkit melawan COVID-19 dan optimis terus mampu tetap produktif di berbagai sektor/bidang tetapi aman dari COVID-19,” pungkasnya.

Berita Terbaru Politik Novel Bamukmin, seorang Ketua Media Center Persaudaraan Alumni atau PA 212, akui jika ada insiden pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh demonstran penolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan kompleks MPR/DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2020. Menurut Novel, pembakaran itu sebagai bentuk kemarahan demonstran terhadap PDIP yang mereka sebut menginisiasi RUU HIP.

Meski beigtu, Novel tak mengetahui dari unsur mana oknum demonstran yang membakar bendera PDIP. Ia mengatakan demonstran meminta kepada penegak hukum untuk menangkap pihak yang menginisiasi RUU HIP dan membubarkan PDIP. “Saya melihat dari video yang tersebar umat islam sudah marah kepada PDIP berkaitan yang diduga kuat PDIP yang menginisiasi RUU HIP. Jangankan mereka bakar bendera, yang kami minta tangkap yang menginisiasi RUU HIP dan bubarkan PDIP yang telah melanggar konstitusi negara Indonesia,” ujar Novel saat dikonfirmasi lewat pesan pendek, Kamis dini hari, 25 Juni 2020.

Sebelumnya, beredar video yang menggambarkan suasana demonstrasi penolakan RUU HIP di depan Kompleks MPR/DPR hari ini. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah demonstran membakar dua bendera, yaitu bendera berlogo palu arit dan bendera PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan mereka akan menempuh jalur hukum atas pembakaran bendera partainya. “Karena itu lah mereka yang telah membakar bendera partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum,” ucap Hasto dalam keterangan tertulis.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan sangat menyesalkan adanya provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai dengan logo banteng bermoncong putih itu. Perihal pembahasan RUU HIP, kata Hasto, partainya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan upaya dialog.

Ia juga mengatakan RUU HIP terbuka untuk adanya koreksi dan perubahan. “Agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindar dari berbagai bentuk provokasi,” tutur Hasto. Ia pun menginstruksikan kader PDIP agar tidak terprovokasi terhadap pembakaran bendera partai mereka dan tetap mengedepankan jalur hukum.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi 20 Juni 2020, RUU HIP bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat sejak Desember 2019. Satu bulan kemudian, rancangan itu masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. RUU itu mendapat nomor 24 dari 50 rancangan yang bakal dibahas Dewan tahun ini. “Diinisiasi PDIP di Badan Legislasi dan menjadi usul resmi Badan Legislasi,” ujar Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Supratman Andi Agtas; pada 12 Mei lalu. Namun, Anggota badan Legislasi dari PDIP, Arteria Dahlan, menampiknya

Menurut dia, rancangan itu merupakan inisiatif Badan Legislasi. Salah satu tujuan dari rancangan itu, kata Arteria, adalah memperkuat legalliras Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. “Semua fraksi ingin BPIP menjadi lembaga yang diatur dalam undang-undang dan menyetujui pembahasan rancangan itu,” ujar Arteria.

Berita Terbaru Politik Akibat insiden pembakaran bendera partai, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan mereka akan menempuh jalur hukum atas tindakan tersebut. Adapun pembakaran tersebut diduga dilakukan demonstran penolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Kompleks MPR/DPR. Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 Juni 2020.

“Karena itu lah mereka yang telah membakar bendera partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum,” ucap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/06/20).

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan sangat menyesalkan adanya provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai dengan logo banteng bermoncong putih itu. Perihal pembahasan RUU HIP, kata Hasto, partainya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan upaya dialog.

Ia juga mengatakan RUU HIP terbuka untuk adanya koreksi dan perubahan. “Agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindar dari berbagai bentuk provokasi,” tutur Hasto.

Ia pun menginstruksikan kader PDIP agar tidak terprovokasi terhadap pembakaran bendera partai mereka dan tetap mengedepankan jalur hukum.

Sebelumnya, beredar video yang menggambarkan suasana demonstrasi penolakan RUU HIP di depan Kompleks MPR/DPR hari ini. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah demonstran membakar dua bendera, yaitu bendera berlogo palu arit dan bendera PDI Perjuangan.

Saat dikonfirmasi, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurut dia, pembakaran itu didasari kemarahan demonstran terhadap PDI Perjuangan yang diduga menginisiasi RUU HIP.

Novel mengatakan kalau para demonstran memprotes isi dari RUU HIP yang dianggap dapat mengubah nilai-nilai pancasila, khususnya sila pertama soal Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, Novel tak mengetahui dari unsur mana oknum demonstran yang melakukan pembakaran. “Saya gak tau mereka dari mana saja tapi sikap mereka jelas,” ucap Novel.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo edisi 20 Juni 2020, RUU HIP bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat sejak Desember 2019. Satu bulan kemudian, rancangan itu masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. RUU itu mendapat nomor 24 dari 50 rancangan yang bakal dibahas Dewan tahun ini. “Diinisiasi PDIP di Badan Legislasi dan menjadi usul resmi Badan Legislasi,” ujar Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Supratman Andi Agtas; pada 12 Mei lalu. Namun, Anggota badan Legislasi dari PDIP, Arteria Dahlan, menampiknya

Menurut dia, rancangan itu merupakan inisiatif Badan Legislasi. Salah satu tujuan dari rancangan itu, kata Arteria, adalah memperkuat legalliras Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. “Semua fraksi ingin BPIP menjadi lembaga yang diatur dalam undang-undang dan menyetujui pembahasan rancangan itu,” ujar Arteria.